Nama : Khansa
Hidayah Fakhriyani
NPM : 2A213869
Kelas : 4EB11
Mata Kuliah :
Akuntansi Internasional
1. Standar
Akuntansi di Indonesia
Standar akuntansi
adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan
suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh
lembaga resmi. Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4 (empat)
yang dikenal dengan 4 Pilar Standar Akuntansi. Empat pilar standar itu adalah :
a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK digunakan untuk suatu badan yang
memiliki akuntanbilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam
proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia (badan usaha yang
menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan dan dana pensiun).
Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar dari
International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi keuangan
yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.
b. Standar Akuntansi Keuangan
Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik
(SAK-ETAP)
(SAK-ETAP)
SAK ETAP digunakan untuk suatu badan
yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan
keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP pada dasarnya adalah penyederhanaan SAK
IFRS khususnya bidang Small Medium Enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK-ETAP
ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011.
c. Standar Akuntansi Keuangan
Syariah (SAK SYARIAH)
Standar ini digunakan untuk badan
usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Standar ini
terdiri atas keraengka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar
penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti
mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. Sebagai badan usaha yang
memiliki akuntabilitas publik signifikan, bank syariah menggunakan PSAK,
sedangkan untuk transaksi syariahnya menggunakan PSAK Syariah.
d. Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
SAP dinyatakan dalam bentuk
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar
Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan
instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual ditetapkan
dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan menggunakan PP No. 24
Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun 2014.
2. Standar
Akuntansi Keuangan di Australia
Badan yang menangani
standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta
danpublik dari ekonomi Australia adalah Australian Accounting Standards Board
(AASB). AASB merupakanbadan independen yang menetapkan standar akuntansi dan
bertempat di Melbourne, Australia. Anggota
dari AASB terdiri dari 14 orang, termasuk kepala AASB. Kepala AASB ditunjuk
oleh menterihukum perusahaan dan kepensiunan (Minister for Superannuation and
Corporate Law). Sementarauntuk anggotanya berasal dari beragam latar belakang,
dan ditunjuk oleh Financial Reporting Council(FRC).AASB didirikan untuk
mengembangkan, dalam kepentingan umum, sebuah paket standar akuntansi
yangberkualitas, dan mudah dipahami. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam
menyajikan informasi yangtransparan dan dapat diperbandingkan, untuk tujuan
laporan keuangan secara umum.AASB merupakan badan di pemerintahan Australia,
yang pendiriannya didasarkan pada the AustralianSecurities and Investments
Commission (ASIC) Act 2001. Peran ASIC adalah untuk menegakkan danmengatur jasa
keuangan perusahaan dan hukum untuk melindungi konsumen Australia, investor
dankreditur. Dalam akta pendirian itu, disebutkan sejumlah fungsi dari AASB,
yaitu:
- Mengembangkan kerangka konseptual sebagai dasar penyusunan standar akuntansi.
- Menetapkan standar akuntansi berdasarkan section 334 of the Corporations Act 2001.
- Menyusun standar akuntansi untuk tujuan lainnya.
- Berpartisipasi dan berkontribusi dalam mengembangkan suatu paket standar akuntansi internasional.
- Mendorong dan mempromosikan objek utama dari Part 12 of the ASIC Act, yang antara lain termasuk mengurangi biaya investasi, sehingga memungkinkan entitas-entitas di Australia mampu bersaing secara efektif di pasar global, dan menjaga keyakinan investor terhadap perekonomian Australia.
3. Standar Akuntansi Keuangan di India
Sumber utama standar Akuntansi Keuangan di India adalah
undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Th 1949 dibentuk Institute of
Chartered Accountans of India, yang bertanggung jawab mengambangkan standar akuntansi
keuangan India. Th 2006, pemerintah mengumumkan untuk memperkenalkan peraturan
baru, yaitu IFRS, dan institusi akuntansi menanggapi kemungkinan tersebut
dengan mempelajari penerapan IFRS seacara utuh di India.
Pada tahun 1949,
ICAI (Institute of Chartered Accountants in India) dibentuk sebagai organisasi
nasional dari akuntan yang telah terdaftar di India. Kemudian ASB (Accounting
Standard Board) didirikan untuk merumuskan standard akuntansi untuk membantu
dewan ICAI dalam menciptakan dan merubah standar akuntansi di India.
Laporan keuangan
terdiri atas neraca dua tahun, laporan laba-rugi, laporan arus kas, dan
kebijakan akuntansi dan catatan. Perusahaan yang tidak terdaftar hanya perlu
menyiapkan laporan intinya saja, akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar
harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti.
4. Sistem
Akuntansi Keuangan Meksiko
Meksiko memiliki
panutan dalam hal standar akuntansi yang digunakan. Standar akuntansi yang
digunakan oleh meksiko ialah IASB, bagi meksiko IASB merupakan panduan dalam
menyelasaikan permasalahan mengenai akuntansi yang terjadi.
Aturan yang diterapkan oleh negara
meksiko dengan ifrs (international Financial Reporting Standards) terdapat
kesamaan dalam sistem akuntansinya, terutama pada kerangka dasar penyusunan
laporan keuangan, hanya bedanya Meksiko tidak menganut Laporan Arus Kas dalam
kerangka dasar penyusunan laporan keuangannya.
Metode pengukuran akuntansi Meksiko :
- Metode ekuitas digunakan untuk apabila terdapat pengaruh, tetapi bukan kendali yang umumnya berarti besarnya kepemilikan berkisar antara 10 hingga 50 %.
- Usaha patungan dapat dikonsolidasikan secara proporsional atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.
- Meksiko telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional no.2 mengenai transaksi mata uang asing.
- Metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan, tergantung pada keadaannya.
5. Standar Akuntansi Keuangan di Thailand
Sistem akuntansi di negara
Tailand menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan
negara Anglo-Amerika. Standar akun dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada
tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri
keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka.
Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS. Komisi bursa saham
Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET
(bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen.
Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus
memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor.
Sumber
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar